Pidato Presiden Pada HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-66 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2011


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, pada pagi hari ini, di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan Allah SWT, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga Ibadah kita di Bulan Ramadhan ini diterima oleh Allah SWT.

Seperti halnya dengan tahun 2010 lalu, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti, dengan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang hari ini saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah itu, sesungguhnya juga merupakan pidato yang saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,
Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa sekaligus penuh makna. Besok, tanggal 17 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1432 Hijriyah, segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, akan bersama-sama merayakan hari yang sangat bersejarah bagi kita semua. Segenap rakyat Indonesia akan merayakan 66 tahun Proklamasi kemerdekaan negara kita.

Pada tanggal yang penting itu pula, kaum muslimin dan muslimat akan memperingati Nuzulul Qur’an, hari diturunkannya kitab suci Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh kita syukuri karena kita akan memperingati dua peristiwa bersejarah itu secara bersamaan.

Sejarah mencatat, proklamasi kemerdekaan bangsa kita di hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriyah bukanlah suatu kebetulan. Bung Karno, Sang Proklamator telah merencanakannya dengan matang. Dalam perdebatan sengit di Rengasdengklok—ketika didesak oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya hari itu juga—Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah pada tanggal 17 Agustus.

Hari ini dan ke depan, kita harus memaknai kemerdekaan dalam esensinya yang paling dalam. Kemerdekaan tidak hanya membebaskan kita dari ketertindasan, namun juga harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Kemerdekaan tidak hanya sebuah peristiwa istimewa yang kita rayakan setiap tahunnya, namun juga untuk membuat kita bersatu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa dan negara.

Kemerdekaan tidak hanya meneguhkan kemandirian, namun juga sebuah ajakan, untuk bersama bangsa-bangsa lain mendorong kerja sama dan kemitraan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Diatas semua itu, sesungguhnya kemerdekaan adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih unggul dan bermartabat.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Saat ini, dunia menghadapi situasi global yang tidak menentu, diantaranya adalah krisis utang di beberapa negara Eropa dan guncangan perekonomian Amerika Serikat; krisis politik di beberapa negara kawasan Timur-Tengah dan Afrika Utara; masih belum pulihnya perekonomian Jepang pasca-Tsunami dan bencana reaktor nuklir; serta fluktuasi harga komoditas dunia, terutama pangan dan energi.

Di dalam negeri, meskipun stabilitas politik tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi terus membaik, namun kita harus sigap dan tetap siaga. Seluruh jajaran pemerintah telah saya minta untuk meningkatkan kewaspadaan, agar dampak negatif dari memburuknya situasi perekonomian global dapat kita antisipasi dengan cermat.

Semua instrumen kebijakan untuk menghadapi krisis telah berada di tempatnya, dan setiap saat siap untuk digunakan bila diperlukan. Walaupun perkembangan perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat bukanlah kabar baik bagi dunia, kita memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu itu.

Kita memiliki pengalaman mengatasi krisis global yang berlangsung sepanjang 2008 dan 2009. Melalui kerja keras semua pihak dan melalui kebijakan perekonomian dan fiskal yang tepat, kita membuktikan pada dunia bahwa kita berhasil mengatasi dampak buruk dari krisis itu.

Di depan sidang yang mulia ini, kita semua berharap bahwa kita akan dapat mengatasi kembali dampak buruk krisis ekonomi di dua kawasan itu. Saya percaya, pengalaman mengatasi krisis ekonomi global 2008-2009 yang dibarengi dengan kerja keras dan kerja sama di antara kita semua, akan membawa keselamatan pada negeri ini.

Saudara-saudara,
Dalam sepuluh tahun era reformasi, kita berhasil melewati arus sejarah yang tidak mudah. Kita mampu menjawab tantangan jaman dan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Saat ini, kita telah tampil sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan mapan di Asia.

Negara kita juga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Di Asia Tenggara, saat ini negara kita tercatat sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar. Kini, banyak pihak menyebut Indonesia sebagai emerging economy; bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita.

Saat ini, negara kita juga memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi salah satu negara dengan skala ekonomi sepuluh terbesar di dunia, dalam dua sampai tiga dasawarsa mendatang. Semua prestasi yang kita capai dalam tahun-tahun terakhir ini menegaskan satu kepercayaan, bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik itu berada di depan kita, untuk kita jalani bersama.

Dengan kepercayaan diri yang penuh namun tetap rendah hati, saya bisa pastikan bahwa kita bukan negara yang berada di bibir jurang kegagalan dan kebangkrutan. Persepsi diri tentang negara gagal sesungguhnya telah sirna, setelah kita berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multi-dimensional yang berlangsung selama 1998-1999.

Pada masa itulah Negara kita berada dalam keadaan yang sangat kritis. Pertumbuhan ekonomi kita saat itu negatif karena mengalami kontraksi; hampir semua lembaga keuangan dan perbankan kita kehilangan kepercayaan dari pelaku pasar, dalam dan luar negeri; kita juga menghadapi konflik komunal berbasis etnik dan agama di seluruh daerah; dan sama seriusnya dengan semua itu, kita juga menghadapi ancaman disintegrasi territorial. Itulah saat di mana fenomena negara gagal dan bangkrut berada di depan mata kita.

Sejak kita berhasil melakukan pemilu demokratis pertama di tahun 1999 secara damai, sesungguhnya secara berangsur-angsur kita telah berhasil menyingkirkan halangan paling serius untuk melakukan transisi demokrasi. Dalam masa transisi awal itu, lembaga-lembaga baru di tingkat negara dilahirkan untuk memperkuat prinsip umum yang dijunjung dan dimuliakan dalam demokrasi, seperti checks and balances, partisipasi dan kontrol publik, pers yang bebas, dan penghormatan atas hak asasi manusia.

Negeri ini dengan cepat juga telah mendorong terjadinya desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata dan luas. Dan sejak awal Kabinet Indonesia Bersatu, saya secara terus menerus dan konsisten mendorong tegaknya supremasi hukum, rule of law. Secara berangsur-angsur pula, gambaran tentang negara gagal itu menjauh dari pandangan kita. Sebaliknya, jauh dari anggapan yang pesimistis itu, Indonesia justru sedang berada dalam sebuah transformasi di semua bidang secara berkelanjutan.

Keadaan yang membesarkan hati itu hanya dapat kita raih, apabila kita terus bersatu dan mampu menyingkirkan semua rintangan yang menghadang kita. Disamping semua prestasi dan capaian itu, sesungguhnya pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak masalah dan tantangan yang harus kita selesaikan dan hadapi.

Semua masalah dan tantangan itu juga tidak ringan. Namun, apabila kita bekerja keras dan bekerja sama dengan solidaritas dan spirit kebangsaan yang kuat di antara para pemimpin dan rakyatnya, maka niscaya semua itu dapat kita hadapi dan lalui dengan sukses dan selamat. Kritik kepada pemerintah memang sesuatu yang perlu dan penting. Walaupun demikian, Pemerintah memerlukan umpan balik yang bersifat korektif dan kontributif.

Diatas semua itu, janganlah kita menjadi bangsa yang mudah berputus asa. Sebaliknya, marilah kita mensyukuri semua yang kita miliki, karena hanya dengan rasa syukur itulah kita dapat senantiasa optimistis untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul.

Hadirin sekalian yang saya hormati.
Dalam kesempatan yang baik ini, saya perlu menegaskan di sini bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menegakkan prinsip negara hukum melalui rule of law, supremasi hukum, dan kesetaraan di depan hukum. Prinsip rule of law menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara berdasar atas hukum semata, dan tidak atas kekuasaan.

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum berdiri diatas semua lembaga dan warga negara, dan hanya kepada hukum sajalah semua pihak tunduk kepadanya. Dan, akhirnya, kesetaraan di depan hukum menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, memiliki kewajiban yang sama di depan hukum. Semua ini berarti bahwa menegakkan hukum dan keadilan adalah mandat konstitusional yang menjadi prioritas pemerintah.

Salah satu agenda besar kita dalam reformasi dan pembangunan bangsa adalah makin tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan untuk semua. Kita tentu tidak ingin hukum hanya keras dan berlaku bagi yang lemah. Namun, dengan jujur harus kita akui tegaknya hukum dan keadilan ini masih menjadi tantangan besar.

Tahun ini ada sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat luas. Diantaranya adalah dilakukannya hukuman mati terhadap seorang Warga Negara Indonesia di Arab Saudi. Hukum mati itu telah menggores perasaan kita semua. Mengingat besarnya WNI yang bekerja di luar negeri, dalam berbagai jenis pekerjaan, memang tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum di negara-negara tempat mereka tinggal dan bekerja. Terhadap dakwaan tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan dan narkoba, saudara-saudara kita diancam bahkan sebagian telah divonis hukuman mati.

Tentu kita terus berjuang dari sisi kemanusiaan dan keadilan, untuk berikhtiar memohonkan pengampunan atau peringanan hukuman bagi mereka. Disamping saya pribadi, dan jajaran pemerintah terus aktif memintakan pengampunan dan peringanan hukuman itu, baik secara tertulis ataupun lisan, pemerintah telah membentuk sebuah Satuan Tugas, yang secara khusus melaksana-kan misi diplomasi dan upaya hukum yang amat penting ini.

Alhamdulillah, meskipun misi ini sangatlah tidak mudah, karena masing-masing negara memiliki sistem hukumnya sendiri, upaya kita mulai menunjukkan hasil. Sejumlah warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati telah mendapatkan pengampunan dan peringanan hukuman.

Mengambil pengalaman dan pelajaran ini, ke depan, pengawasan terhadap penyiapan dan pemberangkatan TKI kita oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akan lebih diperketat, untuk memastikan saudara-saudara kita yang akan bekerja di luar negeri itu benar-benar memahami hukum, aturan dan adat-istiadat yang berlaku di negara tempat mereka tinggal dan bekerja.

Masih berkaitan dengan persoalan tenaga kerja kita di luar negeri, pemerintah juga terus menjalankan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah negara-negara sahabat, agar melalui MoU yang tepat, Tenaga Kerja Indonesia sungguh mendapatkan perlindungan yang baik serta dijamin hak dan keadilannya. Kebijakan untuk penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi yang kita jalankan dewasa ini, misalnya, adalah dalam rangka peningkatan perlindungan dan penjaminan hak TKI di luar negeri.

Sesungguhnya, saudara-saudara, sejalan dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang kita jalankan di seluruh tanah air 15 tahun ke depan ini, kita berharap akan lebih tersedia lagi lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi saudara-saudara kita bekerja di sektor informal atau sektor Rumah Tangga di luar negeri. Ini sangat penting, karena berkaitan dengan kehormatan dan harga diri kita sebagai bangsa.

Masih dalam lingkup perlindungan WNI di luar negeri, dengan terjadinya krisis politik dan keamanan di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, serta bencana alam di Jepang, sejak awal tahun pemerintah telah menyelamatkan dan mengevakuasi tidak kurang dari 3624 saudara kita. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada warga negaranya.

Saudara-saudara,
Kita juga berkewajiban untuk terus meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah berjuang sekian lama tanpa henti, sekaranglah momentum terbaik untuk kita terus membersihkan Indonesia dari korupsi.

Saat ini Indeks Persepsi Korupsi kita terus membaik. Transparency International memberikan skor IPK 2,0 pada 2004 membaik menjadi 2,8 pada 2010. Meskipun perbaikan indeks persepsi sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara ASEAN, namun kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan indeks korupsi secara berarti di masa mendatang.

Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih harus terus kita tingkatkan. Karena itu regulasi antikorupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya.

Upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dengan sekuat tenaga. Proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang sedang berjalan, perlu sama-sama kita kawal agar menghasilkan Pimpinan KPK yang berintegritas dan profesional. Untuk itu, mekanisme kerja di internal KPK sendiri perlu terus disempurnakan, sehingga tetap steril dari korupsi. Pada saat yang sama, kita mendorong dan mendukung agar jajaran Kejaksaan dan Kepolisian RI terus berbenah diri dan melanjutkan reformasi. Kedua lembaga penegak hukum itu harus menjadi lembaga yang semakin berintegritas dan kredibel di depan publik.

Pemberantasan terorisme sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum, terus kita jalankan. Pemberantasan terorisme terkadang mengharuskan tindakan tegas, karena tindakan terorisme sangat membahayakan keselamatan publik dan mengancam kewibawaan negara di depan warga negaranya. Namun demikian, kita juga menerapkan pendekatan preventif, melalui upaya deradikalisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Hasilnya, sungguh menggembirakan. Negara dan masyarakat bahu membahu dan menjadikan program deradikalisasi sebagai aksi dan sekaligus tanggung jawab bersama. Terhadap ini semua, tidak sedikit yang telah kita capai. Banyak aksi-aksi terorisme yang dapat kita ungkap, kita gagalkan, dan kita cegah sejak dini. Dengan upaya itu, kita berharap aksi-aksi terorisme semakin lemah, dan insya Allah, pada saatnya nanti kita dapat melenyapkannya dari tanah air kita.

Berkaitan dengan gangguan keamanan yang kadang masih terjadi di Papua, pemerintah akan tetap bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyadari kompleksitas permasalahan yang ada, pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai dan sejahtera. Di bidang politik, melalui otonomi khusus, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal yang cukup besar, untuk secara langsung mendukung percepatan pembangunan di Papua. Papua juga menjadi salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi, kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Di bidang politik, kita berhasil melaksanakan proses konsolidasi demokrasi yang diakui oleh komunitas internasional, sebagai proses konsolidasi terbaik di Asia dan Afrika. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi politik, sekaligus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Dalam hal partisipasi publik, kita sungguh berharap bahwa keluasan partisipasi juga disertai dengan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan, wisdom, serta menjunjung tinggi moral dan etika politik yang luhur.

Dalam hal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, kita harus mendorong agar lembaga-lembaga itu makin efektif dan berwibawa. Oleh karena itu, empat pilar utama demokrasi di negeri ini, yaitu lembaga Judisial, Legislatif, Eksekutif dan Media, tidak hanya harus otonom dan mandiri, namun juga makin transparan dan akuntabel di depan publik. Selain itu, semua lembaga demokrasi, tanpa kecuali, tidak hanya harus memperhatikan proses, namun juga semestinya berorientasi pada kualitas; tidak hanya memperhatikan prosedur namun juga manfaat.

Di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kita tingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya. Pembangunan TNI kita tujukan untuk mengembangkan TNI yang tidak saja terlatih, namun juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam penugasan. Dengan kemampuan keuangan negara yang makin meningkat, kita juga terus memodernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan.

Kita memperkokoh tradisi di lingkungan TNI, yang memastikan bahwa seluruh jajaran TNI konsisten dalam mengikuti kebijakan politik negara, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta patuh pada hukum nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Penugasan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, khususnya dalam tanggap darurat penanggulangan bencana; penugasan di wilayah perbatasan demi terpeliharanya keutuhan NKRI; dan pembebasan kapal niaga beserta 20 awaknya yang disandera oleh perompak Somalia yang berakhir sukses, menjadi contoh nyata bagi keandalan dan pengabdian tanpa putus dari seluruh prajurit TNI. Semua itu menunjukkan konsistensi TNI atas komitmennya terhadap keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,
Seiring dengan makin membaiknya keuangan negara, kita juga meningkatkan kualitas pelayanan dan akses warga negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Demi keadilan yang makin luas, pemerintah memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat berpendapatan rendah. Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar.

Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata.

Saudara-saudara,
Kita menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan, sebuah prinsip yang dibangun berdasarkan sebuah kepercayaan umum, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa kecuali. Kita ingin memastikan, buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan filosofi dan moralitas pembangunan yang secara kuat berorientasi pada manusia, maka pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan (pro-growth); pro-lapangan kerja (pro-job); dan pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor). Sejak tahun 2009 yang lalu kita tambahkan pilar yang keempat, yaitu pro-lingkungan (pro-environment). Pilar ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan yang kita jalankan dapat memenuhi asas keberlanjutan, demi masa depan yang lebih baik bagi anak-cucu kita.

Oleh sebab itu, sejak awal pemerintah telah memutuskan untuk menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi. Melalui pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong, di antaranya dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha membawa dampak pada makin banyaknya warga negara yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ekonomi semacam inilah peningkatan kesejah-teraan umum dan penurunan kemiskinan terjadi.

Pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Dari tahun ke tahun, program-program pro-rakyat atau program untuk rakyat miskin terus kita gulirkan, dengan jumlah yang lebih besar dan dengan persebaran yang lebih luas. Saat ini, pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.

Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kita.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam hubungan luar negeri, tahun 2011 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi negara kita. Tahun ini, kita dipercaya kembali menjadi Ketua ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN, terbentang peluang sekaligus tantangan. Saya percaya bahwa keketuaan kita di ASEAN membawa sejumlah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak ringan. Di antara yang penting, kita harus mampu memberi manfaat positif bagi upaya pemajuan ASEAN pada khususnya, dan bagi terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Asia.

Berdasarkan tanggung jawab itu pula, kita berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan di antara Kamboja dan Thailand untuk mengatasi sengketa perbatasan. Di bawah Keketuaan kita, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati Guidelines for Implementation of the Declaration of Conduct terkait potensi konflik di Laut Cina Selatan.

Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga memberi bobot, dalam memastikan kesiapan negara-negara anggota bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Sebagai Ketua ASEAN, kita aktif mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ASEAN serta peningkatan people to people contact di antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Semuanya itu kita lakukan, untuk memastikan bahwa kerja sama ASEAN dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakatnya.

Kita juga ingin memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai East Asia Summit. Pada tahun 2011 inilah, selain 16 negara yang telah tergabung di dalam East Asia Summit, akan pula bergabung untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Rusia, dua negara yang secara tradisional memiliki peran penting di kawasan Asia Timur.

Di dunia internasional, kita tetap berkiprah di berbagai organisasi utama internasional. Dalam G-20 kita optimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global, dan peningkatan pembangunan ekonomi di negara kita. Kita ingin mewujudkan cita-cita menjadi emerging economy sepuluh tahun mendatang, dengan pendapatan perkapita dan dengan nilai perekonomian yang jauh lebih tinggi.

Kita juga ingin memastikan peran kita di forum ini bersinergi dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Untuk itulah, kita banyak mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti-korupsi di G-20.

Bersama negara-negara anggota G- 20 lainnya, kita menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi. Kita berperan aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tatakelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi, dan air bersih.

Langkah-langkah ini sejalan dengan kiprah terdepan Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Negara kita bersama dengan negara-negara sehaluan, terus menyuarakan arti penting reformasi tatakelola kepemerintahan global, termasuk PBB agar lebih berkeadilan dan merefleksikan realitas internasional dewasa ini. Dalam kerangka ekonomi, kita meyakini bahwa reformasi sistem moneter internasional dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagai perwujudan prinsip “pembangunan untuk semua”, mulai tahun ini kita gulirkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanah air. MP3EI adalah sebuah terobosan strategis, yang dilahirkan melalui prakarsa bersama banyak pihak. Bahkan, sesungguhnya MP3EI adalah produk dari sebuah kerja sama dan kemitraan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan akademisi.

Mulai tahun ini, kita melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor ekonomi di seluruh tanah air, untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di masing-masing koridor. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, secara bertahap kita kembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya.

Kita bangun industri unggulan di berbagai wilayah yang akan memperkuat struktur perekonomian domestik. Kita tawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan kita perbaiki iklim investasi di daerah-daerah.

Sebagai terobosan strategis, MP3EI juga merupakan sebuah jawaban atas ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi perangkap, yang menghalangi terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Melalui MP3EI, penegasan bahwa daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional makin diteguhkan. Ini berarti, bahwa majunya daerah akan sangat bermakna bagi kemajuan nasional.

MP3EI menetapkan enam koridor ekonomi yang meliputi Koridor Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas nasional, yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated; globally connected).

Konektivitas menjadi kata kunci, untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi di antara kota dan desa, di antara kota dan kota lain, dan di antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Saudara-saudara,
Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, kita terus melanjutkan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional. Dari tahun ke tahun, pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah semakin bergeser, dan semakin besar transfer ke daerah.

Pemerintah terus meningkatkan dana yang ditransfer ke daerah, baik melalui kerangka Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian, maupun melalui kerangka Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan yang disalurkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Kita juga terus memperkuat konsolidasi otonomi khusus, seraya terus memperbaiki strategi dan manajemen pembangunannya, baik di Provinsi Papua, Papua Barat, maupun Aceh.

Dalam satu dasawarsa, sejak tahun 1999 hingga 2009, telah terbentuk 205 daerah baru, yang terdiri atas 7 daerah baru setingkat provinsi, 164 daerah baru setingkat kabupaten, dan 34 daerah baru setingkat kota. Dengan penambahan itu, kini Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Perubahan ini membawa sejumlah konsekuensi yang serius dalam postur APBN, khususnya telah meningkatkan beban keuangan negara. Perkembangan ini harus kita kendalikan, agar prinsip penting dalam penyelenggaran umum pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin terwujudnya pelayanan publik yang efektif dapat dicapai, bukan sebaliknya, justru menimbulkan beban untuk rakyat kita.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan Disain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025. Kita semua berharap, disain besar itu dapat bermanfaat untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat.

Dari apa yang saya kemukakan tadi, kita telah bersama-sama mencermati berbagai sasaran pembangunan yang ingin kita capai, tantangan pembangunan yang kita hadapi, serta langkah-langkah yang telah dan akan kita lakukan untuk mengatasinya. Insya Allah, sore nanti, pada pidato penyampaian keterangan pemerintah tentang RAPBN 2012 dan nota keuangannya, akan saya sampaikan rincian kebijakan, dan program pembangunan, beserta anggarannya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Di hari yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, serta dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, kepada mulai dari kepala kampung hingga kepala daerah, atas kerja keras dan pengabdian saudara-saudara dalam membangun negeri ini.

Pada saat kita hadir di ruangan yang terhormat ini, nun jauh di sana, di ujung pelosok, pedalaman, dan perbatasan, serta di pulau-pulau terdepan yang terpencil, terdapat saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai guru, bidan desa, penyuluh pertanian, kepala kampung, kepala desa, penjaga perbatasan, dan masih banyak yang lainnya, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di seantero negeri.

Sebagian dari mereka harus berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya, untuk memenuhi kewajibannya. Sesungguhnya, mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang bekerja dalam sunyi, dengan keikhlasan yang melampaui panggilan tugasnya. Sebagian dari mereka yang berprestasi dan menjadi teladan, juga hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Kita semua berhutang budi pada mereka. Saya bangga, kita semua bangga, dan sungguh mencintai saudara-saudara semua.

Atas kerja keras kita semua, di awal abad ini, kita berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang mampu berdiri tegak dan siap bersaing di pentas global. Kita juga menunjukkan kepada dunia, bahwa sesungguhnya demokrasi, modernitas, dan agama, dapat berdampingan secara harmonis. Sejalan dengan itu, kita juga mampu membuktikan, bahwa negeri kita berhasil mengikat ratusan suku bangsa yang majemuk, dalam sebuah persatuan nasional yang kokoh, berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Walaupun tantangan dan ancaman terhadap pluralisme, toleransi, dan harmoni sosial ada di sekitar kita, kita tidak boleh bergeser dari keyakinan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup dalam kemajemukan. Keyakinan inilah yang harus kita bela tanpa keraguan. Di atas semua itu, kita adalah bangsa yang dengan bangga memiliki Pancasila sebagai sumber inspirasi dan kekuatan, bagi terbentuknya identitas bangsa Indonesia yang kekal dan abadi.

Inilah saatnya untuk mempersatukan semua yang kita miliki, demi sebuah negeri yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Inilah saatnya pula untuk berubah; dari yang berpikir negatif menjadi lebih positif, dari yang pesimistis menjadi lebih optimistis, dan dari yang gamang menjadi lebih percaya diri.

Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaan negara yang kita cintai ini, untuk mendorong semangat kita menjadi bangsa yang makin maju, sejahtera, dan bermartabat. Mari kita jadikan keberhasilan kita selama ini, sebagai energi positif untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kian tidak ringan. Saya juga mengajak seluruh warga bangsa, agar dapat memanfaatkan kebebasan yang disediakan oleh demokrasi kita, dengan mengutamakan keadaban, harmoni, toleransi, dan ketertiban.

Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaan negara yang kita cintai ini, sebagai tekad untuk menyelesaikan tugas pembangunan yang masih tersisa, seraya meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari http://nachrowi-ramli.com/berita/1-berita/126-pidato-presiden-pada-hut-ke-66-proklamasi-kemerdekaan-ri

Read More ..

ILMU POLITIK

 Ilmu Politik

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik. Pada paper ini akan dibahas tentang konsep-konsep tersebut, sumber kekuasaan, serta perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan, dengan beberapa sumber seperti buku dan internet. Berikut pembahasannya secara ringkas.

1. Power (Kekuasaan)

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,” Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.”

Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling banyak dibahas, bahkan kekuasaan dianggap identik dengan politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

2. Authority (Kewenangan)

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas organisasi.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya an analysis of social power , bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.

3. Influence (Pengaruh)

Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adala suatu tipe kekuasaan, yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering berhasil.

4. Persuasion (Ajakan)

Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan tidak mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu. Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk memengaruhi orang atau kelompok lain.

5. Coercion (Paksaan)

Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi suatu keputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemilik kekuasaan.

Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu memengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.

Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak ini memaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.

6. Acquiescence (Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan satu hal. Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. Acquiescence diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.

Read More ..

PIDATO LENGKAP OBAMA TENTANG LIBYA

Bermodal resolusi mandat Perserikatan Bangsa Bangsa pasukan koalisi yang dimotori Amerika Serikat, Inggris dan Prancis membombardir Libya tujuannya mendesak agar pemimpin Libya Muammar Qadhafi untuk turun dari kekuasaan yang dipegangnya selama 41 tahun.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun menuai banyak kritik. Anggota Kongres dari Partai Republik menuding Obama yang berasal dari partai Demokrat telah bertindak inkonstitusional.

"Langkah sepihak Presiden Obama menggunakan kekuatan militer Amerika di Libya adalah penghinaan terhadap konstitusi kita," ujar anggota Kongres dari Partai Republik di Komisi Militer, Roscoe Bartlett.

Pada Senin 28 Maret 2011 malam waktu setempat, Presiden Obama menjelaskan soal Libya kepada publik. Dia berbicara panjang lebar di National Defense University, Washington. Berikut pidato lengkap Obama yang dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, Selasa 29 Maret 2011 lalu.

Selamat malam. Pada malam hari ini, saya ingin memberikan informasi terbaru kepada rakyat Amerika tentang usaha internasional yang telah kita pimpin di Libya – tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita rencanakan, dan mengapa ini penting bagi kita semua.

Saya ingin memulai dengan memberikan penghargaan bagi para pria dan wanita berseragam (tentara) kita yang sekali lagi telah melakukan tugasnya dengan penuh keberanian, profesionalisme dan patriotisme. Mereka telah bergerak dengan kecepatan dan ketangguhan yang luar biasa. Berkat jasa mereka dan jasa para diplomat yang terlibat, sebuah koalisi berhasil terbentuk dan sekian banyak jiwa yang tak terhitung jumlahnya berhasil diselamatkan. Sementara kita berbicara disini, pasukan-pasukan kita saat ini sedang membantu sekutu kita Jepang, menyerahkan Irak kepada rakyatnya sendiri, menghentikan momentum Taliban di Afghanistan, dan mengejar Al Qaeda di seluruh penjuru dunia. Sebagai Panglima Tertinggi, dan seperti juga semua rakyat Amerika lainnya, saya sangat menghargai jasa-jasa para Prajurit, Pelaut, Penerbang, Marinir, dan Penjaga Pantai AS, beserta seluruh keluarga mereka.

Libya terletak tepat di antara Tunisia dan Mesir –dua negara yang telah menginspirasi dunia ketika rakyat mereka bangkit dan mengambil kendali atas takdir mereka masing-masing. Selama lebih dari empat dekade, rakyat Libya telah dipimpin oleh seorang tiran –Muammar Qadhafi. Dia telah merampas kebebasan rakyatnya, mengeksploitasi kekayaan mereka, membunuh orang-orang yang menentangnya baik di dalam maupun di luar Libya, dan meneror orang-orang yang tidak bersalah di seluruh dunia – termasuk warga-warga Amerika yang telah dibunuh oleh agen-agen Libya.

Bulan lalu, cengkeraman rasa takut yang dimiliki Qadhafi atas rakyatnya mulai memudar seiring munculnya harapan kebebasan. Di kota-kota besar dan kecil di seluruh Libya, rakyat turun ke jalan untuk menuntut hak-hak asasi manusia yang mendasar. Dengan satu suara para warga Libya menyatakan, “Untuk pertama kalinya kita memiliki harapan bahwa mimpi buruk selama 40 tahun yang kita alami sebentar lagi akan berakhir.”

Dihadapkan dengan gerakan oposisi ini, Qadhafi mulai menyerang rakyatnya sendiri. Sebagai Presiden, kekhawatiran pertama saya adalah tentang keselamatan para warga kita, jadi kami segera mengungsikan seluruh staf Kedutaan Besar beserta semua warga AS di sana yang meminta bantuan. Dalam jangka waktu beberapa hari saja, kami segera melakukan langkah-langkah untuk merespons agresi oleh Qadhafi ini. Kami telah membekukan aset milik Rezim Qadhafi bernilai lebih dari 33 milyar dolar AS. Bersama dengan negara-negara lainnya di Dewan Keamanan PBB, kami memperluas sanksi-sanksi yang telah ada, mengadakan embargo senjata, dan membuka jalan agar Qadhafi dan orang-orang sekitarnya dapat mempertanggungjawabkan kejahatan-kejahatan mereka. Saya telah menyatakan dengan jelas bahwa Qadhafi telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya dan legitimasinya untuk memimpin, dan saya telah menyatakan bahwa ia harus mundur dari kekuasaannya.

Walaupun dengan adanya kecaman dari seluruh dunia, Qadhafi tetap memilih untuk meningkatkan serangan-serangannya serta meluncurkan sebuah kampanye militer terhadap rakyat Libya. Rakyat-rakyat yang tidak bersalah menjadi target untuk pembunuhan. Rumah-rumah sakit dan mobil-mobil ambulans telah diserang. Para wartawan ditangkap, dilecehkan secara seksual, dan kemudian dibunuh. Persediaan-persediaan bahan makanan dan bahan bakar di tahan. Persediaan air untuk ratusan ribu warga di kota Misratah dihentikan. Kota-kota besar dan kecil ditembaki dengan meriam, masjid-masjid dihancurkan, dan gedung-gedung apartemen diratakan menjadi puing-puing. Pesawat-pesawat jet militer dan helikopter-helikopter bersenjata digunakan untuk menyerang orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dari serangan udara.

Dengan adanya tindakan-tindakan brutal dan represif tersebut serta mulai munculnya sebuah krisis kemanusiaan, saya memerintahkan pengiriman kapal-kapal perang ke Laut Mediterania. Para sekutu Eropa juga menyatakan kesediaan mereka untuk menggunakan sumber-sumber daya mereka demi menghentikan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Kelompok Oposisi Libya dan Liga Arab meminta masyarakat dunia untuk menyelamatkan rakyat Libya. Lewat perintah dari saya, Amerika memimpin sebuah usaha bersama dengan para sekutu kita di Dewan Keamanan PBB untuk menghasilkan sebuah Resolusi bersejarah yang memberlakukan sebuah Zona Larangan Terbang demi menghentikan serangan-serangan udara Rezim Khadafy, serta untuk mensahkan berbagai tindakan yang diperlukan demi melindungi rakyat Libya.

Sepuluh hari yang lalu, setelah kami mencoba untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan disana dengan berbagai cara-cara damai, masyarakat internasional menawarkan Qadhafi sebuah kesempatan terakhir untuk memilih diantara menghentikan kampanye pembunuhannya atau menghadapi konsekwensinya. Namun Qadhafi tidak mengindahkannya, sebaliknya kekuatan militernya terus maju menuju kota Benghazi yang dihuni oleh sekitar 700.000 pria, wanita dan anak-anak yang berusaha untuk menggapai kebebasan dari rasa takut.

Pada saat itu, Amerika Serikat dan dunia dihadapkan pada sebuah pilihan. Qadhafi telah menyatakan bahwa ia “tidak akan menunjukan belas kasihan” kepada rakyatnya sendiri. Ia menyamakan mereka dengan tikus-tikus, dan mengancam akan datang dari pintu ke pintu untuk menghukum mereka. Di masa lalu kita semua telah menyaksikan bagaimana ia menggantung warga-warga sipil di jalanan, dan membunuh lebih dari seribu orang dalam jangka waktu satu hari saja. Sekarang kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan rezimnya telah tiba di perbatasan kota. Kami sadar jika kami menunggu satu hari saja lebih lama maka Benghazi – kota yang ukurannya hampir sama dengan kota Charlotte di AS – bisa dihabisi dalam sebuah pembantaian yang bisa mengguncang seluruh kawasan tersebut serta menodai hati nurani dunia.

Membiarkan hal itu terjadi tidaklah sesuai dengan kepentingan nasional kita. Saya menolak untuk membiarkan hal itu terjadi. Itulah sebabnya sembilan hari yang lalu, setelah berkonsultasi dengan pimpinan kedua partai di Kongres, saya mengotorisasikan sebuah aksi militer untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi dan untuk mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Kami menyerang pasukan-pasukan Rezim yang bergerak mendekati Benghazi untuk melindungi kota tersebut dan menyelamatkan penduduknya. Kami menyerang pasukan Qadhafi di kota Ajdabiya yang bertetangga, sehingga kekuatan oposisi dapat memukul mundur pasukan tersebut. Kami juga menyerang alat-alat pertahanan udara miliknya demi membuka jalan untuk ditegakkannya Zona Larangan Terbang. Sasaran kami adalah tank-tank dan aset-aset militer yang telah mengepung dan mencekik kehidupan di berbagai kota. Dan malam ini, saya bisa laporkan bahwa kami telah berhasil menghentikan gerakan maut dari kekuatan Qadhafi.

Dalam usaha ini, Amerika Serikat tidak bertindak sendirian. Bahkan kami telah tergabung dalam sebuah koalisi yang kuat dan terus berkembang. Koalisi ini meliputi para sekutu-sekutu dekat kita – negara-negara seperti Inggris, Perancis, Kanada, Denmark, Norwegia,Italia, Spanyol, Yunani dan Turki – semuanya telah berjuang bersama kami selama berdekade-dekade. Namun koalisi itu juga meliputi mitra-mitra dari negara Arab seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, yang telah memilih untuk ikut mengambil tanggungjawab dalam membela rakyat Libya.

Untuk singkatnya: Dalam waktu satu bulan saja, Amerika Serikat telah berusaha bersama para mitra internasional kami untuk menggerakan sebuah koalisi besar, mendapatkan mandat internasional untuk melindungi warga-warga sipil, menghentikan gerakan maju sebuah kekuatan militer, mencegah terjadinya sebuah pembantaian dan menegakan sebuah Zona Larangan Terbang bersama para sekutu dan mitra kita. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana semua tanggapan militer dan diplomatis ini terjadi dengan begitu cepatnya, kita bisa lihat contoh ketika rakyat Bosnia dibantai secara brutal pada tahun 1990an, masyarakat internasional memerlukan lebih dari satu tahun untuk melakukan intervensi lewat kekuatan udara demi melindungi para rakyat sipil disana.

Selain itu, kita berhasil memenuhi sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan janji yang saya berikan kepada rakyat Amerika sebelum dimulainya operasi-operasi militer kita. Saat itu saya berjanji bahwa Amerika hanya akan mengambil peranan yang terbatas; bahwa kita tidak akan mengirimkan pasukan darat ke Libya; bahwa kita hanya akan memfokuskan diri untuk menggunakan kemampuan-kemampuan unik kita pada awal operasi dan kemudian akan mentransfer tanggungjawab kepemimpinan pada sekutu dan mitra kita. Malam ini, kita sudah memenuhi janji tersebut.

Aliansi paling efektif yang kita miliki, NATO, telah mengambil komando atas dijalankannya embargo senjata dan Zona Larangan terbang. Kemarin malam, NATO telah mengambil keputusan untuk mengambil tanggungjawab lainnya yaitu untuk melindungi rakyat sipil Libya. Transisi komando dari AS ke NATO ini akan dilakukan pada hari Rabu. Untuk ke depannya, kepemimpinan dalam menegakan Zona Larangan Terbang dan melindungi rakyat-rakyat sipil akan berpindah ke para sekutu dan mitra kita, saya yakin bahwa koalisi kita akan dapat terus menekan sisa-sisa kekuatan Qadhafi. Untuk itu, Amerika Serikat akan mengambil peranan pendukung – termasuk dukungan dalam bidang intelijen, logistik, bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR), dan dalam memblokir komunikasi Rezim Qadhafi. Dengan transisi ke sebuah koalisi dibawah NATO ini, resiko dan biaya yang kita tanggung – baik oleh militer kita, maupun oleh para pembayar pajak di AS – bisa dikurangi secara signifikan.

Maka, bagi mereka yang meragukan kemampuan kita dalam menjalankan operasi ini, saya ingin jelaskan: Amerika Serikat melakukan apa yang telah diucapkan.

Kita tidak mengatakan bahwa pekerjaan kita telah selesai. Di samping tanggung jawab kita sebagai anggota NATO, kita akan bekerja bersama komunitas internasional untuk memberikan bantuan kepada rakyat Libya, berupa bantuan pangan bagi mereka yang kelaparan dan bantuan medis bagi mereka yang terluka. Kita akan menyisihkan lebih dari 33 milyar dolar yang berasal dari aset rezim Khadafy yang dibekukan sehingga dapat digunakan untuk membangun kembali Libya. Lagipula, uang itu bukanlah milik Qadhafi atau milik kita, melainkan milik rakyat Libya dan kita akan memastikan bahwa mereka akan menerimanya.

Besok, Menteri Luar Negeri Clinton akan berangkat ke London untuk menemui pihak oposisi Libya dan berkonsultasi dengan lebih dari tiga puluh negara. Pembicaraan ini akan berfokus pada upaya politik yang diperlukan untuk menekan Khadafy, seraya mendukung transisi menuju masa depan yang pantas diraih rakyat Libya. Karena misi militer kita terfokus pada upaya penyelematan jiwa, kita akan terus berusaha meraih tujuan yang lebih luas, yaitu Libya yang bukan dimiliki oleh seorang diktator, tetapi oleh rakyatnya.

Meski upaya kita dalam sepekan ini terbilang berhasil, saya tahu bahwa sebagian warga Amerika terus bertanya-tanya mengenai upaya kita di Libya. Qadhafi belum juga turun dari kekuasaannya, dan hingga ia benar-benar turun, Libya akan tetap berbahaya. Selain itu, bahkan setelah Qadhafi turun nanti, empat puluh tahun kekuasaan tirani telah memporak-porandakan Libya dan tidak meninggalkan lembaga sipil yang kuat. Transisi menuju pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab terhadap rakyat Libya akan menjadi tugas yang berat. Di samping Amerika Serikat yang akan menjalankan perannya untuk membantu, ini akan menjadi tugas komunitas internasional dan, lebih penting lagi, tugas rakyat Libya sendiri.

Kenyataannya, kebanyakan perdebatan tentang Libya di kalangan pemerintahan di Washington telah menjadi buah simalakama. Di satu sisi, sebagian mempertanyakan mengapa Amerika harus melakukan intervensi – meski secara terbatas – ke negeri nun jauh di sana. Mereka berdalih bahwa masih banyak tempat di dunia ini yang warga sipil tak bersalahnya harus menghadapi kekerasan dari pemerintah dan Amerika tidak seharusnya diharapkan untuk menjadi polisi dunia, terlebih lagi ketika kita memiliki banyak sekali permasalahan pelik di dalam negeri.

Benar bahwa Amerika tidak bisa menggunakan kekuatan militer tiap kali ada represi. Dengan adanya biaya dan risiko sebuah intervensi, kita harus selalu mengukur kepentingan kita sebelum suatu tindakan perlu dilakukan. Namun, hal itu tidak dapat menjadi argumen untuk tidak pernah bertindak atas nama kebenaran. Khusus di negara ini, Libya, khusus pada momen ini, kita dihadapkan pada potensi kekerasan yang luar biasa. Kita memiliki kemampuan unik untuk menghentikan kekerasan tersebut: amanat internasional untuk melakukan sebuah tindakan, koalisi luas yang dipersiapkan untuk bergabung bersama kita, dukungan dari negara Arab, dan permohonan bantuan dari rakyat Libya sendiri. Kita juga mempunyai kemampuan untuk menghentikan pasukan Qadhafi tanpa mengerahkan pasukan Amerika ke darat.

Mengabaikan tanggung jawab Amerika sebagai pemimpin dan – lebih dalam lagi – tanggung jawab kita terhadap sesama manusia dalam situasi ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap jati diri kita. Sebagian negara mungkin bisa saja tutup mata terhadap kekacauan yang terjadi di negara lain. Namun, Amerika Serikat itu berbeda. Sebagai Presiden, saya menolak untuk menunggu hingga adegan-adegan pembantaian dan kuburan massal terjadi sebelum mengambil tindakan.

Selanjutnya, Amerika memiliki kepentingan strategis dalam mencegah Qadhafi dari mengalahkan mereka yang menentangnya. Pembantaian akan menyebabkan tambahan pengungsi yang menyeberang dari perbatasan Libya, yang memberikan ketegangan luar biasa terhadap transisi nan damai, namun rapuh, di Mesir dan Tunisia. Dorongan-dorongan demokrasi di seluruh kawasan akan terbenam oleh kegelapan kediktatoran ketika para pemimpin bertangan besi menggunakan kekerasan sebagai strategi terbaik untuk mempertahankan kekuasaan. Keputusan Dewan Keamanan PBB akan terlihat tak bermakna dan merusak kredibilitas PBB di masa depan dalam menegakkan perdamaian dan keamanan dunia. Karena itu, meski saya tidak akan pernah meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam tindakan militer, saya yakin bahwa kegagalan dalam bertindak di Libya dapat membuat Amerika harus membayar harga yang jauh lebih mahal.

Kini, tepat pada saat ada yang menentang intervensi di Libya, ada pula yang menyarankan agar kita memperluas misi militer kita menjadi lebih dari upaya melindungi rakyat Libya dan agar kita melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjatuhkan Qadhafi dan membawa pemerintahan baru.

Tentu saja, tak diragukan lagi bahwa Libya – dan dunia – akan menjadi lebih baik dengan turunnya Qadhafi. Saya, bersama dengan banyak pemimpin dunia lainnya, telah memasukkan tujuan itu dan akan terus berupaya secara aktif untuk meraihnya dengan cara-cara non-militer. Namun, memperluas misi militer dengan melakukan perubahan rezim adalah suatu kesalahan.

Tugas yang saya berikan kepada pasukan kita – untuk melindungi rakyat Libya dari bahaya langsung dan untuk menerapkan Zona Larangan Terbang – turut membawa serta amanat PBB dan dukungan internasional. Hal ini juga yang diminta oleh kaum oposisi Libya. Bila kita mencoba untuk menggulingkan Qadhafi dengan kekuatan, koalisi kita akan terbelah. Kita sepertinya cenderung harus mengerahkan pasukan AS di darat atau berisiko membunuh banyak warga sipil dengan serangan udara. Bahaya yang dihadapi oleh para prajurit kita, pria dan wanita, akan jauh lebih besar. Akan jauh lebih besar pula biaya dan beban tanggung jawab kita terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya.

Terus terang, kita memutuskan untuk berada di Irak. Berkat pengorbanan luar biasa dari pasukan kita dan tekad kuat dari para diplomat kita, kita penuh harap akan masa depan Irak. Akan tetapi, perubahan rezim di sana memakan waktu 8 tahun, mengorbankan ribuan nyawa bangsa Amerika dan bangsa Irak, serta menghabiskan hampir satu triliun dolar. Ini tidak boleh terulang lagi di Libya.

Walau sejumlah besar upaya militer kita berkurang, apa yang bisa kita lakukan – dan akan kita lakukan – adalah mendukung aspirasi rakyat Libya. Kita telah melakukan intervensi untuk menghentikan pembantaian, menangkal perpanjangan tangan rezim, memotong pasokan keuangan, membantu oposisi, dan bekerja dengan negara lain untuk mempercepat Qadhafi turun dari kekuasaannya. Mungkin tidak akan terjadi hanya dalam satu malam mengingat Qadhafi meskipun kekuatannya sangat lemah tapi berusaha mati-matian untuk tetap bertahan dalam kekuasaan. Tetapi harus jelas bagi orang di sekitarnya, dan untuk setiap rakyat Libya, sejarah tidak berpihak pada Qadhafi. Dengan waktu dan ruang yang kami sediakan untuk rakyat Libya, mereka dapat menentukan nasib mereka sendiri, dan itu sudah seharusnya.

Ijinkan saya menutup pidato ini dengan mengutarakan tentang kekuatan militer Amerika, dan kepemimpinan Amerika yang lebih luas di dunia, di bawah kepemimpinan saya sebagai presiden.

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, saya tidak memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi selain menjaga negara ini agar selalu aman. Dan tidak ada keputusan lebih berat lagi ketika harus memutuskan untuk menyebar “laki-laki dan perempuan dalam seragam”. Saya telah membuatnya jelas bahwa saya tidak akan pernah ragu untuk menggunakan militer kita dengan cepat, tegas, dan secara sepihak jika diperlukan, untuk membela rakyat, tanah air kita, sekutu kita, dan kepentingan utama kita. Itu sebabnya kita akan memburu al Qaeda di manapun mereka mencari pijakan. Itulah sebabnya kami terus berjuang di Afghanistan, bahkan kami telah mengakhiri misi tempur di Irak dengan ditariknya dari 100.000 pasukan dari negara itu.

Akan ada sebuah saat, walaupun keselamatan kita tidak secara langsung terancam, tetapi bahaya mengancam kepentingan kita dan nilai-nilai kita. Kadang-kadang, perjalanan sejarah menimbulkan tantangan yang mengancam kemanusiaan dan keamanan bersama – misalnya merespon bencana alam, atau mencegah genosida dan menjaga perdamaian; menjamin keamanan regional, dan mempertahankan aliran perdagangan. Ini mungkin bukan hanya masalah bagi Amerika saja, tetapi hal tersebut penting bagi kita dan masalah tersebut perlu untuk dipecahkan. Dalam keadaan sperti ini, kita tahu bahwa Amerika Serikat, sebagai bangsa dunia yang paling kuat, akan sering dipanggil untuk membantu.

Dalam kasus tersebut, kita tidak perlu takut untuk bertindak - tetapi beban seharusnya tidak dipikul oleh Amerika sendiri. Seperti yang telah kita lakukan di Libya, tugas kita adalah untuk memobilisasi masyarakat internasional untuk aksi kolektif. Karena adanya tuntutan dari beberapa pihak, kepemimpinan Amerika tidak berjalan sendiri dan menanggung semua beban. Kepemimpinan yang nyata menciptakan kondisi dan koalisi untuk orang untuk peningkatan; untuk bekerjasama sekutu dan mitra, sehingga mereka juga menanggung beban dan berbagi dalam pembiayaan, serta untuk melihat bahwa prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia dijunjung oleh semua.

Jenis kepemimpinan ini telah kami tunjukkan dalam hal Libya. Tentu saja, meskipun kita bertindak sebagai bagian dari koalisi, risiko setiap aksi militer akan tetap tinggi. Resiko itu kita sadari ketika salah satu pesawat mengalami kerusakan di atas udara Libya. Namun ketika salah satu penerbang kita diterjunkan ke tanah, di negara yang pemimpinnya begitu sering mengatakan setan AS - di wilayah yang memiliki hubungan sejarah yang sulit dengan negara kita - Amerika ini tidak menemukan musuh. Sebaliknya, dia disambut oleh orang-orang yang memeluknya. Seorang pemuda Libya datang membantunya dan berkata, "Kami adalah teman Anda. Kami sangat berterima kasih kepada orang-orang yang melindungi langit. "

Suara ini datang dari datu dari sekain banyak daerah di mana generasi baru menolak pengabaian hak-hak dan kesempatan. Ya, perubahan ini akan membuat dunia lebih rumit untuk sementara waktu. Kemajuan akan merata, dan perubahan akan di berbagai negara. Ada tempat-tempat, seperti Mesir, di mana perubahan ini akan menginspirasi kami dan meningkatkan harapan kami. Dan kemudian akan ada tempat, seperti Iran, di mana perubahan keras ditekan. Kekuatan gelap konflik sipil dan perang sektarian harus dihindari, dan kekhawatiran politik dan ekonomi yang sulit harus diatasi.

Amerika Serikat tidak akan dapat menentukan langkah dan cakupan perubahan ini. Hanya orang-orang di wilayah tersebut saja yang bisa melakukan itu. Tetapi kita bisa membuat perubahan.

Saya percaya bahwa gerakan perubahan tidak bisa berbalik kembali, dan kita harus berdiri di samping mereka yang percaya pada prinsip-prinsip yang sama dengan kita, dan yang telah membimbing kita melalui banyak badai: penolakan untuk kekerasan yang ditujukan pada orang-orang sendiri,dukungan untuk hak asasi yang universal, termasuk kebebasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri mereka dan memilih pemimpin mereka, kami mendukung pemerintah yang responsif terhadap aspirasi rakyat.

Lahir, seperti kita, dari revolusi oleh mereka yang rindu untuk bebas, kami menyambut fakta bahwa sejarah bergerak di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan orang muda yang memimpin. Karena dimanapun orang ingin bebas, mereka akan menemukan teman di Amerika Serikat. Pada akhirnya, keyakinan - cita-cita - yang merupakan ukuran sebenarnya dari kepemimpinan Amerika.

Temanku rakyat Amerika, saya tahu bahwa pada saat pergolakan luar negeri - ketika berita dipenuhi dengan perubahan dan konflik – ada sebuah godaan untuk memalingkan muka dari apa yang terjadi di dunia. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan kami yang “berlabuh” di luar negeri adalah kekuatan kami di sini, di rumah. Itu harus selalu menjadi Bintang Utara kita - kemampuan masyarakat kita untuk mencapai potensi, untuk membuat pilihan yang bijak dengan sumber daya kita, untuk memperbesar kemakmuran yang berfungsi sebagai mata air untuk kekuatan kita, dan untuk hidup nilai-nilai yang kita pegang.

Tapi mari kita juga mengingat bahwa selama beberapa generasi, kita telah bekerja keras untuk melindungi bangsa kita sendiri, serta jutaan orang di seluruh dunia. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa masa depan kita sendiri lebih aman, masa depan yang lebih terang benderang, akan banyak lagi manusia yang hidup dengan cahaya terang kebebasan dan martabat. Malam ini, marilah kita bersyukur atas Amerika yang melayani hari-hari yang berat, dan koalisi yang membawa usaha kita ke depan. Dan marilah kita melihat ke masa depan dengan percaya diri dan berharap tidak hanya untuk negara kita sendiri, tetapi untuk mereka yang merindukan kebebasan di seluruh dunia.

Terima kasih. Tuhan memberkati Anda, dan semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Terima kasih.

http://konspirasi.com/peristiwa/inilah-pidato-lengkap-obama-soal-serangan-ke-libya/

Read More ..